Home Uncategorized Mustahil Demokrasi Bisa Menghapus Riba

Mustahil Demokrasi Bisa Menghapus Riba

16
0

Oleh : Dr. R. Deni Muhammad Danial
(Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)

Demokrasi adalah anak kandung ideologi Kapitalisme. Para kapitalis memilih sistem pemerintahan demokrasi untuk mempertahankan dan memperkuat kepentingan dan posisinya menguasai negara bahkan dunia. Atas nama rakyat, para kapitalis dapat merekayasa suara mereka (rakyat) dengan modal yang mereka (kapitalis) miliki untuk membuat undang-undang yang dapat melanggengkan kepentingan mereka (para kapitalis). Prinsip kapitalisme yang berupa scarcity (kelangkaan), value (nilai) dan price (harga) telah mengokohkan mereka (kapitalis) untuk “melahirkan” dan menggunakan demokrasi sebagai alat untuk menjalankan nafsu/syahwat duniawi mereka. Dengan prinsip ini, kapitalisme menyatakan bahwa semua barang memiliki sifat kelangkaan (selama masih dibutuhkan), barang yang langka tentu bernilai, dan barang yang bernilai pasti berharga. Orang yang tidak punya harga (uang) tidak bisa mengakses barang yang dibutuhkan. Artinya orang yang miskin tidak berhak hidup kecuali mereka mengabdi kepada para kapitalis untuk mendapatkan uang dalam rangka untuk membeli produk yang mereka butuhkan (seperti makanan pokok).

Kelahiran demokrasi tidak lepas dari peran para borjuis (kapitalis). Untuk menggulingkan kekuasaan absolut, mereka bisa berkolaborasi dengan aristokrat tuan tanah yang sebenarnya lawan mereka (seperti revolusi Inggris) ataupun kolaborasi dengan rakyat jelata sekalipun, bahkan mereka menamakan dirinya sebagai perwakilan rakyat untuk membebaskan mereka (rakyat) dari “penindasan”. Begitulah bahwa kapitalis melakukan segala cara (musuh menjadi kawan, kawan menjadi musuh, selama bermanfaat) untuk mempertahankan hegemoninya melalui penguasaan negara/pemerintahan.

Kemenangan kaum borjuis (kapitalis) akhirnya dapat diwujudkan pada masa Aufklarung (1685-1815) setelah melewati masa renaissance dan abad pertengahan. Pada masa ini, muncul mazhab pertama ekonomi yaitu merkantilisme. Kemudian muncul mazhab fisiokratisme yang mengkritik merkantilisme. Akhirnya muncul mazhab ekonomi klasik (classical economics) Adam Smith yang mengkritik kedua mazhab ekonomi sebelumnya. Smith dalam “The Wealth of Nations” (terbit tahun 1776) menyatakan bahwa kesejahteraan negara itu bukan karena sekedar meningkatkan ekspor dan mengolah sumber daya alam, namun karena ada “invisible hand” atau tangan ajaib (para produsen) yang dapat mengolah sumber daya alam menjadi barang yang bermanfaat. Smith menjelaskan bahwa negara yang makmur adalah negara yang memiliki banyak pengusaha yang dapat mengolah sumber daya alam. Pendekatan Smith dalam menciptakan kemakmuran negara adalah dengan pendekatan mikro ekonomi, semakin banyak pengusaha semakin makmur sebuah negara.

Namun konsep Adam Smith gagal dipertahankan, hingga tahun 1929 terjadinya Great Depression yaitu turunnya tingkat ekonomi dunia yang dimulai dari jatuhnya bursa saham New York. Industri besar dan berat di dunia tidak dapat produksi lagi, bahkan pendapatan para petani turun hingga 60%. Untuk menanggulangi hal ini di Amerika Serikat, dilegalkan perdagangan miras, perjudian dan prostitusi yang bahkan ternyata masih berlangsung hingga saat ini (sulit dihilangkan). Hingga tahun 1944, ekonomi pulih berkat konsep John Maynard Keynes sebagai malaikat ekonomi saat itu. Keynes (mazhab ekonomi Keynessian) mengkritik Adam Smith terkait pendekatan mikro ekonomi. Keynes menyatakan bahwa untuk menciptakan kemakmuran negara tidak cukup mengandalkan para pengusaha semata, namun dibutuhkan peran negara (pendekatan makro ekonomi). Berkat Keynes, pada tahun 1944 berdirilah Bank Dunia dan IMF.

Dalam negara demokrasi, sistem ekonomi Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dominan diterapkan. Adanya Bank Sentral di sebuah negara adalah menguatkan bahwa negara tersebut merupakan negara yang menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme. Untuk apa bank sentral, yaitu sebagai otoritas moneter di negara tersebut. Bagaimana kasus di Indonesia? Otoritas moneter di Indonesia saat ini berada di bawah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Otoritas moneter wajib independen dari kepentingan pemerintah sebagaimana kebanyakan negara di Dunia untuk menentukan kebijakan moneter di negaranya masing-masing.

Tahun 1970-an hingga tahun 1998, kebijakan moneter di Indonesia berada di bawah Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan, dimana Bank Indonesia menjadi anggotanya. Hal ini menjadikan otoritas moneter berada langsung di bawah Menteri Keuangan bukan bank sentral sebagaimana lazimnya di dunia.

Namun pada era Habibie, keluarlah UU baru tentang Bank Sentral yaitu UU No. 23 tahun 1999 tentang
pemberian kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan
kebijakan moneter di Indonesia, dan tidak lagi di bawah pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan. UU ini juga sekaligus menghilangkan Dewan Moneter. Walaupun demikian, saat ini pemerintah memiliki akses kembali untuk mempengaruhi kebijakan moneter, apalagi setelah adanya UU No. 3 tahun 2004 yang merupakan hasil amandemen UU No. 23 tahun 1999. Dengan UU baru ini, ditetapkan mengenai pengalihan wewenang penetapan sasaran inflasi dari Bank Indonesia kepada pemerintah.

Otoritas moneter merupakan entitas yang punya kewenangan, diantaranya adalah dalam mengontrol uang beredar di masyarakat dan menetapkan tingkat suku bunga. Intinya Otoritas Moneter (dalam hal ini Bank Indonesia) memiliki kewenangan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan di masyarakat.

Salah satu instrumen kebijakan moneter adalah Fasilitas Diskonto (Discount Rate). Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat suku bunga supaya uang yang beredar berkurang.

Terkait dengan uang, Bank Indonesia pun memiliki wewenang untuk menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia juga sebagai satu – satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran.

Kasus di Indonesia tidak banyak berbeda dengan kasus di negara demokrasi yang lain. Jika memahami uraian diatas, maka sebuah negara demokrasi tidak akan mungkin menghilangkan riba (bunga). Karena bunga (riba) adalah salah satu alat untuk mengendalikan kebijakan moneter di sebuah negara yaitu untuk mengontrol tingkat peredaran uang di masyarakat di suatu negara. Padahal bunga adalah salah satu biang masalah ekonomi di dunia. Dengan diimplementasikannya konsep Keynes, bukan berarti masalah ekonomi selesai bahkan justru semakin parah. Bayangkan konsep Keynes tidak berlangsung lama, namun bertahan hingga tahun 1970-an. Pada tahun inilah muncul gerakan untuk kembali kepada konsep Adam Smith yang lebih dikenal dengan kelompok Neo-Liberal.

Bunga bank diharamkan dalam Islam karena bagian dari riba, bahkan riba itu sendiri. Dalam hal ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 tahun 2004 (pada tanggal 6 Januari 2004) menegaskan bahwa bunga bank termasuk dalam katagori riba. Muhammadiyah (melalui Majelis Tarjih) mengeluarkan fatwa tahun 2006 yang menegaskan bahwa bunga bank adalah haram karena masuk katagori riba. Sejak tahun 1960-an sampai sekarang,  sudah lebih dari 2300-an karya tulis ilmiah dalam bentuk buku dan artikel jurnal membahas mengenai bunga bank sebagai riba. Dengan demikian, sudah menjadi kesepakan para ulama dan para ahli ekonomi Islam tentang keharaman bunga bank. Prof. Dr. M. Umer Chapra mengatakan bahwa mereka ijma’ tentang keharaman bunga bank. Chapra adalah ahli ekonomi Islam paling terkemuka yang telah mendapatkan Award Faisal dari kerajaan  Saudi Arabia, karena karya-karyanya yang spektakuler di bidang ekonomi Islam. Dengan demikan, keliru jika bunga bank adalah sesuatu yang masih dianggap khilafiyah. Bahkan bunga bank yang ada sekarang, banyak kalangan yang menyatakan, lebih zalim daripada masa Arab jahiliyyah. Dengan demikian bunga bank bukanlah syubhat apalagi boleh, pernyataan ini jelas keliru besar.
Allah mengancam orang yang melakukan riba. Yaitu akan mendapatkan siksa yang pedih (QS. Annisa: 161), sejalan dengan syetan (QS. Al-Baqoroh: 275), kekal di dalam neraka (QS. Al-Baqoroh: 276), riba dapat membinasakan manusia (HR. Muslim), dosa yang lebih besar daripada zina 36 kali (HR. Ahmad), bisa kufur bagi yang menghalalkan riba (QS. Al-Muthaffifin: 14), hartanya tidak berkah (HR. Tirmidzi), dan doa tidak akan dikabulkan (HR. Muslim). Dengan demikian, jika sebuah negara masih melaksanakan riba dan bahkan membolehkannya (tidak mengharamkannya) maka negara tersebut jelas sudah menentang Allah. Bahkan dikhawatirkan masuk dalam kekufuran. Jika negara sudah melaksanakan kekufuran yang nyata dikhawatirkan azab Allah turun tidak hanya kepada pelaku riba namun juga terhadap orang-orang yang saleh di negara tersebut.
Kepada para pelaksana negara dan pemerintahan, tulisan ini menghimbau kepada anda semua untuk segera meninggalkan riba. Namun sangatlah sulit untuk menghilangkan riba selama sistem pemerintahan yang diterapkan adalah demokrasi. Untuk menghilangkan riba dibutuhkan wadah yang tepat yaitu Khilafah. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here