Home Video DATA SAWAH UNTUK PERTANIAN 4.0

DATA SAWAH UNTUK PERTANIAN 4.0

18
0

HILMI.ID, Oleh : Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar

Mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman selepas serah terima jabatan ke menteri baru pernah mengingatkan adanya ‘mafia’ data di pertanian terkait luas lahan baku sawah. Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), setelah dikroscek ternyata 92% salah sampel. Data luas BPS itu lebih kecil, sehingga dikhawatirkan, nanti 2 juta petani tidak kebagian pupuk subsidi. Selain untuk menghitung subsidi pupuk, luas tersebut juga dipakai untuk memperkirakan produksi beras. Produksi beras ditaksir dari luas lahan baku sawah kali produksi per hektar di area sampel. Kalau diperkirakan produksi beras tidak cukup, maka BULOG akan diperintahkan impor beras. Ini dilakukan jauh-jauh hari, agar kita dapat harga yang bagus.

BPS sendiri mengatakan ketidakakuratan data produksi padi [versi Kementan] itu sudah lama diketahui. Studi BPS bersama Japan Internasional Coorporation Agency (JICA) pada 1998 mengisyaratkan over estimasi luas panen sekitar 17%. BPS yang di Perpres 39 / 2019 tentang Satu Data Indonesia berwenang mengeluarkan data statistik, telah bekerja keras meningkatkan akurasi data dengan dukungan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), peta dasar rupabumi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), dan aneka metode analisis dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dulu pernah untuk mendapatkan data lahan baku sawah digunakan metode terestris berupa pengukuran dengan alat GPS oleh mantri yang berjalan keliling sawah. Metode sederhana ini di lapangan ternyata tidak sesukses harapan. Pertama, karena variasi jalan atau pematang yang dilewati mantri. Kedua, ada tempat-tempat yang sulit diukur, baik karena terlalu luas, terlalu bergunung, atau langsung berbatasan dengan tempat yang sulit dilewati. Dan ketiga, metode ini terlalu padat karya, jadi cenderung mahal, kualitas tidak terstandard dan hasilnya tidak presisi.
 
Kemudian dicoba metode mengukur di citra satelit resolusi tinggi. Ini kendalanya tutupan awan atau bayangan, mis-identifikasi karena fase vegetasi sawah tidak homogen, variasi usia data yang beraneka, dan pixel campuran (mixed pixel) yang membuat delineasi batas sawah tidak akurat.. Solusinya adalah citra satelit resolusi sangat tinggi multi-temporal, untuk mendapatkan data yang bersih pada resolusi hingga 0,3 meter. Kendalanya di sini: makan waktu !
 
Akurasi data tergantung dari objeknya sendiri, alat ukurnya, petugasnya, proses pengolahannya, dan mekanisme penyajiannya.
Objek sawah per definisi saja bisa tidak sama. BPN hanya menghitung lahan di luar kawasan hutan dengan peruntukan sawah. BIG menghitung sawah yang tampak di lapangan, tak tergantung fase vegetasinya, basah atau kering, di dalam kawasan hutan atau di luarnya. Sedang citra satelit umumnya hanya mengenali secara otomatis sawah dalam kondisi basah atau bervegetasi. Karena di Indonesia belum ada SNI tentang pematang sawah, maka ukuran pematang sawah pun bervariasi. Namun sebenarnya ada penelitian untuk memasukkan koefisien pematang yang tergantung topografi datar atau bergunung.
 
Alat ukur dengan GPS type handheld rendah presisi. Setidaknya, surveyor menggunakan GPS type mapping dan mendapat koreksi dari stasiun referensi beroperasi terus menerus (Continuously Operating Reference Station, CORS). Demikian juga untuk citra satelit seharusnya hanya menggunakan yang berresolusi sangat tinggi serta multi temporal untuk membebaskan citra dari tutupan awan.
Petugas sebaiknya yang mengerti informasi geospasial serta bebas konflik kepentingan. Jadi sudah tepat menunjuk BPS beserta BIG, LAPAN dan BPPT untuk menghitung luas lahan baku sawah ini. Mereka tidak berkepentingan dengan subsidi apapun.
 
Secara ilmiah, tetap akan ada margin error dengan rentang 1-2% yang masih dapat diterima. Luas lahan baku sawah kita saat ini ada di kisaran 7,1 juta hektare dari terakhir dari 7,8 juta hektare. Ini sepertinya seiring dengan pernyataan BPS bahwa selama tahun 2019 produksi beras di Indonesia mencapai 31,31 juta ton, turun dari angka produksi tahun 2018 yang sebanyak 33,94 juta ton [1].
 
Dengan satu angka tersebut, bila dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia 2020 pra Sensus Penduduk, yaitu sekitar 270 juta orang [2], maka didapatkan beras per kapita 116 kg/orang/tahun, suatu jumlah yang sangat mepet – karena konsumsi beras per orang per tahun ada di kisaran 109 – 139 kg/tahun [3]. Variasi ini terkait dengan usia dan jenis kesibukan mereka.
 
Memang ke depan kita harus mencetak banyak sawah baru (beserta irigasinya) untuk antisipasi banyaknya konversi lahan, terlebih di dekat jaringan infrastruktur yang baru. Ini artinya, satu data sawah ini juga tetap wajib terus dimutakhirkan, bila perlu setiap semester!
Dalam era industri 4.0, di mana teknologi internet of thing (IoT), Big Data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) akan semakin mendominasi pengambilan keputusan, akurasi data menjadi lebih penting. Pertanian akan semakin dikelola secara presisi (“precission farming”) sehingga jarak tanam, takaran air, pupuk, anti hama dan penggunaan SDM – semuanya optimal. Inilah yang mungkin dapat disebut “Pertanian 4.0”.
 
Teknologi 4.0 akan memungkinkan para pengambil keputusan berancang-ancang lebih jauh, apakah mereka akan menanam komoditas yang sama atau berbeda pada musim mendatang. Sistem akan meramu keputusan itu baik dari trend alam seperti perubahan iklimdan cuaca ekstrem, hingga trend sosial budaya yang disaring dari media sosial hingga trend pasar yang diamati dari berbagai bursa komoditas internasional. Sistem juga akan menilai dampak berbagai keputusan dalam penataan ruang dan aneka investasi terhadap kebutuhan lahan pangan.
 
Pada saatnya nanti, pertanian dikelola secara lebih cerdas (“smart agriculture”). Lahan apa akan ditanami apa, varitas apa, kapan ditanam dan dipanennya, hasilnya akan dipasok ke mana, diolah dan disimpan di gudang mana, bahkan investornya siapa, dapat dibuat lebih transparan dan akuntabel. Ini jelas akan memudahkan investor-investor mikro untuk juga terjun ke pertanian. Pola investasi maupun pasarnya dapat menggunakan digital marketplace ataupun teknologi finansial (fin-tech). Tentu saja Otoritas Jasa Keuangan ikut mengawasi, dibantu Otoritas Pertanian.
 
Petani akan lebih sejahtera karena terhindar dari jerat ijon. Dan konsumen hasil pertanian akan lebih aman karena mendapat pasokan dari lahan yang mereka kenal baik. Seluruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terkait dengan rantai bisnis pertanian hingga pasca panen juga akan diuntungkan. Keuntungan besar yang selama ini hanya dinikmati oleh distributor besar akan dapat dinikmati bersama-sama.
 
Kuncinya sekali lagi ketersediaan data yang akurat yang dirawat dengan cermat. Itu adalah tugas negara, dan di saat itulah kehadiran negara akan dirasakan oleh masyarakat, tak terkecuali petani.

Referensi:

[1] https://www.bps.go.id/…/luas-panen-dan-produksi-padi…, diakses 3 Agustus 2020[2] https://databoks.katadata.co.id/…/inilah-proyeksi…, diakses 3 Agustus 2020[3] https://lokadata.id/…/berapa-konsumsi-beras-kita-setahun, diakses 3 Agustus 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here