Home Video Memutus Wabah Covid-19 terhadap Perekonomian: Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Memutus Wabah Covid-19 terhadap Perekonomian: Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

177
0

Oleh : Indra Fajar Alamsyah, S.E., M.H. (Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia Cabang Bandung / Ph. D. Candidate, Kulliyah of Economics, International Islamic University Malaysia)

Memutus dampak dari wabah virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian tidak kalah pentingnya dari memutus dampak wabah ini terhadap kesehatan masyarakat. Tentunya jika kita membahas akan solusi terhadap dampak pandemik virus corona (Covid-19) saat ini, tentu yang paling utama diatas yang lainnya adalah mengenai solusi medis. Yakni memastikan penyebaran virus berhenti dan korban-korban terdampak dapat sembuh total. Namun pada hari ini, kita tidak bisa melihat hanya pada aspek itu, meminjam kata-kata Greg Jericho seorang kolumnis ekonomi surat kabar The Guardian, ia menulis artikel berjudul “Coronavirus is first a health problem, second an economic one”. Artinya isu ekonomi ini menjadi isu paling penting kedua setelah isu kesehatan. Ketika para ahli virus, dokter dll mengerahkan kemampuan mereka mendiagnosa, meracik formula hingga bentuk tindakan medis dll demi menyelamatkan kesehatan masyarakat dari wabah Covid-19 ini, maka tugas para ekonom adalah melakukan hal yang sama, menyelamatkan perekonomian.

Jika kita telusuri rekam jejak berita-berita ekonomi terkait dampak Covid-19 ini para ekonom menunjukkan sikap بغير خلاف (dengan tanpa adanya khilaf/perbedaan pendapat) bahwa Covid-19 ini akan membawa goncangan ekonomi. Berbeda misalkan ketika krisis keuangan global tahun 2008 lalu, dimana masih banyak perbedaan pendapat apakah perbuatan memberikan kredit pada para konsumen tidak layak kredit ini akan menghasilkan goncangan ekonomi global atau tidak. Beberapa ekonom seperti Andrew Redlief, Janet Yellen, atau Nouriel Roubini bahkan oleh ekonom Anirvan Banerji ditertawakan tentang analisa krisis tersebut sebelum benar-benar terjadi krisis ditahun 2008. Pada kasus wabah Covid-19 kali ini berbeda ceritanya. Artinya hal ini sudah sangat serius sejak awal kemunculannya.

Ekonom Romesh Vaitilingam mengepalai sebuah survei yang diterbitkan oleh LSE’s Centre for Economic Performance dari London School of Economics, mengungkap jika survey yang mereka lakukan menunjukkan betapa seriusnya wabah Covid-19 ini terhadap kondisi perekonomian. Ketika survey tersebut menanyakan tentang bagaimana jika kasus kematian akan Covid-19 ini terbukti terbatas dan mirip seperti jumlah kematian karena flu biasa, kemungkinan akan menyebabkan resesi ekonomi yang besar. Jawaban para expert dalam bidang ekonomi di berbagai institusi ini cukup mencengangkan. Di atas 40% bersetuju akan tetap terjadi resesi besar karena Covid-19 ini. Apalagi jika nantinya wabah ini akan semakin membawa dampak yang lebih berbahaya.

Artinya sesuatu yang serius ini tidak bisa ditanggapi dengan menganggap remeh, tidak mau ambil pusing, menjadikannya sebagai bahan guyonan sambil bersikap sombong. Fenomena serius seperti ini harus segera dengan cepat dicari benang merah penuntasan kasusnya, bersikap waspada, mau mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan bersikap tegas kepada hal-hal yang dirasa akan membawa bahaya yang lebih besar. Jika melihat skenario resesi yang akan mungkin terjadi (V-Shaped, U-Shaped atau L-Shaped seperti pada tulisan saya sebelumnya) maka formula untuk mengatasinya bisa menjadi beragam.

Diagnosa ringkas akan dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi global paling awal ini saya gambarkan ibarat badai mendadak yang tidak mungkin dihindarkan dari kerusakan. Sebut saja sektor penerbangan, hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan. Itu adalah diantara sektor-sektor yang paling pertama dihantam badai Covid-19. Sudah terlalu sulit untuk memutus dampak wabah ini pada mereka. Sedangkan sektor manufaktur sekarang dalam kondisi setengah tenggelam, jalur perakitan yang senyap sementara karena para pekerja tetap dirumah sedang menunggu nasib apakah akan mampu mencari kapal penyelamat. Bagaimana dengan sektor jasa, ini juga terhantam cukup pedih. Dengan kondisi ekonomi seperti China, sektor jasa ternyata terhantam cukup besar bahkan lebih besar dari sektor manufaktur. Ekonom dari Barclays beberapa waktu lalu memperkirakan adanya penurunan output 70% year on year pada bulan Februari.

Lalu bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Ekonom senior Rizal Ramli beberapa hari lalu mengatakan, tanpa adanya wabah ini saja perekonomian Indonesia sudah akan anjlok pada 4%, terlebih lagi jika ada wabah yang dikatakan sebagai real recession ini. Bagi saya pribadi tidak terlalu menginginkan solusi pemecahan masalah yang terlalu rumit semisal di China, dimana Bank sentral China (People’s Bank of China/PBoC) menyuntikkan likuiditas  mencapai 1,2 triliun yuan atau di Amerika Serikat, dimana Bank Sentral AS The Federal Reserves (The Fed) memutuskan memangkas suku bunga menjadi 0%. Cukup fokus terlebih dahulu pada faktor bencana wabah dan kaitannya dengan aktivitas ekonomi riil di masyarakat.

Seperti yang saya baca di laporan terbaru dari Uni Eropa, diterbitkan lembaga riset mereka European Parliamentary Research Service (EPRS) yang terbit bulan Februari 2020 ini yang berjudul “Economic impact of epidemics and pandemics” dan sebuah riset cukup panjang dari pakar ekonomi dan kesehatan Deliana Kostova bersama rekan-rekannya yang terbit di high ranking journal ‘The Journal of Health Economics’ yang membahas tentang wabah virus Ebola di Afrika Barat tahun 2014, termasuk juga tinjauan atas tulisan Dr. Husen Umar dalam موسوعة المصطلحات الإقتصادية dan juga dari Dr. Muhammad Abdul Mun’im ‘Afar dalam bukunya الإقتصاد الإسلامي  yang membahas tentang teori perubahan ekonomi yang didalamnya termasuk masalah krisis ekonomi dan penanganannya. Berdasarkan literatur tersebut saya menemukan benang merah tentang tiga bidang yang harus menjadi fokus paling penting saat akan memutus bahaya wabah akan perekonomian agar kondisinya tidak sampai ke titik paling jatuh. Ketiga bidang tersebut yang pertama adalah tentang food supplies (Suplai pangan), kedua tentang purchasing power (daya beli masyarakat), dan yang ketiga adalah tentang Small and medium-sized enterprises (SMEs) atau kita lebih kenal dengan sebutan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Solusi jangka pendek

  1. Food supplies

Kita tahu kesalahan besar negara Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi agraria yang hebat, adalah malah menjadi negara yang banyak impor bahan-bahan pangan, terlebih lagi sangat bergantung impor beberapa bahan pangan pentingnya kepada negara asal wabah Covid-19, yaitu China. Untuk bawang putih saja, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor bawang putih pada 2019 mencapai 465 ribu ton dari China. Saat kondisi seperti ini memang sudah sedikit terlambat untuk produksi pangan-pangan penting yang impor dari China tersebut. Sebagai solusi jangka pendeknya adalah melakukan strategi substitusi berupa pangan alternatif jika nanti terdapat sebagian wilayah yang kehabisan pangan dan tidak ada suplai sejenisnya.

Dalam riset ilmiah berjudul “Resilience to Global Food Supply Catastrophes yang ditulis oleh Seth D. Baum, ada dua macam cara memperkuat ketahanan pangan saat ada bencana seperti wabah. Pertama dengan menumpuk stok pangan pertanian dan kedua dengan mengembangkan pangan yang diproduksi dari sumber energi alternatif (non sinar matahari) yaitu biomassa. Cara pertama dengan menumpuk bahan pangan berarti memberhentikan ekspor untuk item-item pangan yang pokok. Cara ini memang akan cukup mahal, namun dalam kondisi musibah seperti ini harus dilakukan. Cara kedua melalui Biomasa yang bisa mencakup pohon, dan tanaman lain yang energinya bisa dimasukkan dalam rantai makanan. Sehingga jika wabah Covid-19 ini misalkan berjalan cukup lama dan suplai pangan sudah menipis bisa dikembangkan teknik ini dengan pemanfaatan kayu atau tanaman yang bisa menjadi tempat tumbuhnya jamur, kumbang maupun serangga yang bisa menjadi makanan manusia dalam keadaan darurat. Selebihnya pemerintah dan jajaran kementriannya sudah harus siap berkoordinasi dengan institusi-institusi riset dan pendidikan tinggi yang terkait teknologi pangan.

  1. Purchasing power

Purchasing power atau daya beli dari masyarakat ini harus berbeda dengan penanganan krisis keuangan global pada 2008 lalu. Karena krisis karena wabah Covid-19 ini jauh berbeda dengan krisis 2008. Pada krisis 2008 ketika demand atas barang-barang secara seragam terjun payung menukik ke dasar jurang di berbagai sektor. Sedangkan saat krisis wabah saat ini, justru ada sektor yang demand-nya melonjak ke dinding langit sehingga harganya meningkat secara ekstrim, dan yang paling miris adalah pembeli utamanya tidak mampu membelinya. Contohnya adalah barang-barang di sektor-sektor kesehatan, barang semisal masker dan obat-obatan harganya melambung tinggi. Lebih parah lagi baju medis yang bahkan untuk digunakan orang-orang medis di rumah sakit yang bertempur dengan wabah ini juga ikut harganya melambung tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor komoditas masker Indonesia mencapai 1,3 juta kilogram di saat penyebaran wabah ini pada Januari-Februari 2020. Seharusnya pemerintah mengendalikan ini dan memikirkan daya beli akan barang penting saat wabah ini bagi masyarakatnya terlebih dahulu, bukannya memikirkan uang ekspor masker dari Singapura senilai US$36,8 juta, China senilai US$26,4 juta dan Hongkong senilai US$12,3 juta. Itu baru bicara menjaga daya beli dari barang paling penting saat wabah ini, masker. Belum kita bicara komoditi lainnya. Maka solusi jangka pendek hal ini adalah menyetop, kalau bisa tarik balik semua barang tersebut yang tentu masih terjamin kesterilannya. Untuk komoditi lainnya adalah menindak tegas para penimbun yang memancing di air keruh. Hal ini sudah baik dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang menghimbau kepada para jaksa untuk menuntut pidana maksimal pada para oknum penimbun barang yang berkaitan dengan wabah ini. Namun implementasi berupa pencarian dan penyidikan para penimbun bukan menunggu laporan, tapi aktif membuat sweeping mendadak kepada titik-titik rawan penimbunan dan menggali data selevel intelijen BIN (Badan Intelijen Negara) yang katanya bisa menemukan teroris yang bersembunyi di kontrakan paling sempit dalam gang labirin nan sulit dicari sekalipun, apalagi gudang para penimbun barang yang bisa jadi tempatnya sangat luas dan nampak di pelupuk mata aparat.

  1. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Perbedaan antara krisis 2008 dan krisis wabah Covid-19 ini sangat jelas terlihat pada sektor UMKM. Pada krisis 2008, UMKM cenderung bisa bertahan karena mereka tidak berada di lantai bursa dan semacamnya, yang dimana aliran krisis bersumber dari saluran resesi ekonomi berupa financial crisis. Sedangkan saat ini saluran krisis bersumber dari realrecession berupa wabah dan langsung dapat memukul UMKM. Di Indonesia, kebijakan social distancing untuk mengindari penyebaran virus corona Covid-19 tentu langsung berimbas kepada aktivitas ekonomi UMKM.

Mengingat pentingnya UMKM dalam kondisi perekonomian Indonesia, data beberapa tahun silam disebutkan, lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101,7 juta tenaga kerja. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 57,8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang dalam rentang waktu mendekat kini.  Tentu perlu langkah tepat untuk memutus dampak buruk Covid-19 pada sektor ini. Padahal rekam jejak penanganan UMKM sebelum wabah pun cukup mengkhawatirkan. Seperti misalnya kesulitan UMKM untuk ekspor yang terhambat sertifikasi sampai masalah pajak bagi UMKM, memang saat ini pajak penghasilan bagi UMKM yang asalnya 1% sudah diturunkan menjadi 0,5%, namun dengan adanya UU ‘sapu jagat’ Omnibus law yang didorong saat ini, sudah ada wacana untuk penaikkan lagi pajak bagi UMKM ini. Hal ini berbanding terbalik dengan perlakuan terhadap pelaku usaha kelas kakap yang dimana para pengemplang pajak yang jumlahnya sangat besar itu dapat mengikuti program tax amnesty dari pemerintah.

Belum lagi bicara dampak dari jeblok parahnya rupiah per hari ini (20-03-2020) yang menembus diatas Rp 16.000 terhadap dollar. UMKM yang mengandalkan bahan baku impor tentu akan langsung terdampak. Misalkan UMKM dalam bidang konveksi dimana bahan baku kain yang mayoritas impor akan mencekik urat nadi usaha mereka. Saran saya lebih baik pemerintah hentikan dulu proyek-proyek infrastruktur mereka untuk sementara yang menurut direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Mohamad Ali Berawi banyak yang tidak bermanfaat. Lebih baik gunakan terlebih dahulu untuk melakukan stabilisasi krisis yang akan dihadapi UMKM, terutama dalam menghadapi mahalnya harga bahan baku mereka yang impor. Permudah semua perizinan usaha dan kalau perlu gratiskan. Kementrian Koperasi dan UKM harus berperan aktif bukan hanya menunggu instruksi pusat dan kemudian terlambat ketika sudah banyak UMKM yang harus gulung tikar.

Solusi jangka panjang

Dalam setiap krisis dan masalah yang kita hadapi ini tentunya kita menginginkan bentuk perbaikan yang bersifat jangka panjang. Sehingga ketika krisis terjadi kembali masalah tidak akan begitu besar dan membahayakan seperti saat ini dimana setiap ada krisis dampaknya akan sangat terasa hingga pada masalah-masalah mendasar. Dalam membedah solusi jangka panjang akan krisis ini saya menarik literatur dari disertasi Ph.D dari Dr. Jaribah Ahmad Al-Haritsi yang mempertahankan disertasi ini dengan predikat summa cumlaude dari fakultas syariah, Universitas Ummul Qura Makkah. Disertasi ini berjudul الفقه الإقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب yang membahas tentang pandangan-pandangan sahabat besar, Umar Ibn Al-Khathab radhiyallahu ‘anhu terhadap masalah-masalah ekonomi. Pada bahasan kebijakan makroekonomi terdapat sebuah kasus krisis Ramadah yang dihadapi Umar radhiyallahu ‘anhu. Krisis Ramadah terjadi pada tahun 18 H.

Krisis ini membawa pada dampak krisis ekonomi yang cukup parah. Kegiatan ekonomi utama yang dilakukan masyrakat pada saat itu adalah perdagangan dan pertanian. Dan bidang pertanian ini salah satu yang terkena dampak paling serius. Jika kita kaitkan dengan isu pertama penanganan krisis saat ini yang menerpa kita adalah masalah food supplies, itulah yang melahirkan namanya politik pertanian dalam sistem ekonomi Islam. Untuk solusi jangka panjangm kita memang harus menata ulang politik pertanian negeri ini yang tidak berjalan dengan baik.  Sistem ekonomi kapitalisme saat ini yang diterapkan di Indonesia membuat pergeseran sign-value lahan pertanian masuk ke dalam jurang ekstrim. Berapa banyak lahan-lahan pertanian yang justru beralih fungsi menjadi mall, sarana hiburan, perhotelan, perumahan-perumahan elit, bahkan ada yang tidak diproduktifkan dan dijadikan semacam deposito oleh orang-orang.

Padahal dalam sistem ekonomi Islam yang membahas politik pertanian ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Tanah-tanah tidak diproduktifkan selama tiga tahun harus diserahkan kepada pihak yang mampu mengelola lahan pertanian tersebut oleh negara, sebagaimana pandangan Sayyid Sabiq dalam kitab فقه السنة  yang digali dari hadits Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam. Sehingga dalam jangka panjang akan ada garansi bahwa negara akan memajukan bidang pertanian dan mampu mengatasi food supplies masyarakat, terutama ketika ada bencana seperti wabah saat ini. Bisa ditelaah jika negara tidak akan kekurangan pangan sampai harus impor ke negara luar, terlebih lagi negara beriklim bagus untuk bercocok tanam seperti Indonesia.

Untuk masalah purchasing power, solusi jangka panjangnya adalah dengan meninjau pemahaman mekanisme harga dengan jernih. Ibnu Taimiyah dalam مجموعة الفتاوى memberikan rincian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi demand dan akibatnya terhadap harga sehingga negara mampu menjamin daya beli (purchasing power) masyarakat tidak mengalami masalah: adanya faktor-faktor seperti keinginan masyarakat (raghbah), jumlah permintaan (thulâb), kekuatan atau kelemahan dari kebutuhan akan barang (qilah al-hâjah wa katsarauhâ atau quwwah al-hâjah wad ha’fuhâ), kualitas pelanggan atau partner transaksi (mu’âwid), jenis uang yang dibayarkan dalam pertukaran (naqd râ’ij atau naqd ghayr râ’ij), kualitas pelaku transaksi (al-taghâbudh min al-tharpayn), dan biaya yang dikeluarkan (qîmah al-manfa’ah). Sehingga d faktor-faktor ini dianalisis secara mendalam oleh negara dalam formula makroekonomi untuk menjaga purchasing power, dan dalam kaitan dengan masalah ketidaktersediaan barang saat krisis akibat ada penimbunan dapat dijalankan fungsi muhtasib yang bertugas memeriksa ketersediaan barang kebutuhan pokok. Ketersediaan sandang dan pangan merupakan prioritas yang harus diawasi dengan sangat ketat dan tersistem oleh muhtasib sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat. Hal ini berbeda dengan sistem saat ini dimana begitu sulit menindak pelaku penimbunan barang, terutama barang kebutuhan pokok di saat krisis. Bahkan dalam kasus-kasus lalu ada oknum pejabat Bulog di satu daerah yang tertangkap OTT saat berusaha menyuap oknum aparat untuk penimbunan ribuan karung beras.

Adapun untuk masalah UMKM yang ibaratnya menjadi tulang punggung perekonomian riil di tengah-tengah masyarakat, yang artinya menjadikannya lahan pekerjaan yang luas untuk masyarakat. Dengan terganggunya sektor yang memiliki resapan tenaga kerja yang besar seperti ini tentu akan mengganggu sistem penghidupan masyarakat. Sedangkan Al-Syaibani menulis kitab tersendiri yang membahas tentang bekerja, seperti tercermin dalam judul kitabnya كتاب الكسب  yang menekankan akan pentingnya bekerja dalam roda kehidupan masyarakat. Menurut Al-Syaibani, banyak kewajiban-kewajiban manusia yang tidak dapat terlaksana tanpa adanya aktivitas bekerja. Al-Syaibani mengkritisi orang-orang yang zuhud pada masa itu dengan menegaskan bahwa kerja merupakan unsur utama dalam produksi dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah seperti shadaqah, infak, zakat, pergi haji, dll. Maka hukum bekerja menjadi wajib menurut Al-Syaibani dengan kaidah ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (Sesuatu yang suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib). Sehingga dalam sistem ekonomi Islam, negara wajib penuh menjaga hal ini dari gangguan yang dapat menyebabkan kewajiban bekerja bagi sektor yang mayoritas menjadi sandaran lapangan pekerjaan masyarakat ini tetap stabil, termasuk dalam kondisi krisis. Bukan menganggap hal ini sebagai beban atau justru dianggap sebagai sapi perah untuk hasil salah kelola keuangan negara.

Terlebih lagi dalam kondisi krisis, menurut disertasi Ph.D dari Dr. Jaribah tergambar bentuk penanganan krisis Ramadah dari Khalifah Umar ibn Khathab radhiyallahu ‘anhu berupa:

(a) Tindakan Umar sebagai pribadi, Umar merasa bertanggungjawab penuh secara langsung atas krisis yang berlaku, bukan mendelegasikan kepada semisal gubernur dll. Hingga para sahabat yang lain merasa khawatir jika Umar meninggal karena memperhatikan urusan kaum muslimin jika Allah tidak mengangkat krisis tersebut.

(b) Manajemen krisis oleh negara

Umar juga menjalankan manajemen krisis yang bukan serampangan, namun dilakukan dengan rapi mengikuti sistem manajemen yang dikenal dimasanya. Beberapa ilmuwan menyebutkan bahwa Umar telah menerapkan prinsip manajemen terpenting yang dikenal manusia pada era kontemporer. Umar mengirimkan kepada setiap kaum apa yang maslahat bagi mereka secara berkala; dimana seorang Bani Nashar berkata tentang Umar, “Dia mengirimkan kepada kaumku apa yang maslahat bagi mereka bulan demi bulan.”

(c) Cara-cara material

Upaya berkepanjangan mengatasi dampak krisis Ramadah ini dipikirkan Umar untuk bagaimana mengatasi masalah ini jika terjadi lagi di masa mendatang. Di antara peristiwa yang  terpenting disini adalah penggalian teluk yang menghubungkan Madinah dan Mesir agar bantuan dari Mesir sampai ke Madinah dengan cepat dan mudah. Umar membuat gudang logistik dan pembagian makanan dengan cara penulisan cek.

(d) Cara-cara maknawi

Cara-cara maknawi disini, Dr. Jaribah menerangkan maksudnya yakni tercermin dalam apa yang wajib dilakukan kaum muslimin ketika terjadi bencana dan krisis seperti bertaubat, mohon ampunan, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal shaleh, dan menghadap kepada-Nya dengan doa untuk mengangkat apa yang telah menimpa kaum muslimin. Banyak ekonom pada masa kini sepakat jika menghilangkan krisis adalah syarat pada kestabilan ekonomi. Hanya saja dalam sistem Islam, kestabilan ekonomi ini berbeda dengan sistem kapitalis. Dalam Islam, kestabilan ekonomi berarti komitmen kepada ajaran-ajaran Islam dan melaksanakannya, dan tidak jatuh ke dalam sesuatu yang Allah haramkan dalam semua aktivitias ekonomi.

(e) Pemberlakuan pengecualian.

Dalam hal ini, Umar mengambil kebijakan dengan menetapkan pengecualian untuk menyesuaikan dengan kondisi krisis Ramadah, diantaranya adalah penundaan penarikan zakat hewan ternak yang terkena dampak krisis, penganuliran had pencurian jika memang terdesak kebutuhan darurat seperti kelaparan merajalela. Umar juga mewajibkan jaminan sosial dari negara. Imam Syafi’i berkata, “Sungguh telah diriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata, ‘Sungguh jika manusia tertimpa paceklik, niscaya aku bantu mereka dari harta Allah (baitul mal) hingga aku tidak mendapatkan satu dirham pun. Dan jika aku tidak mendapatkan dirham maka aku wajibkan bagi setiap orang untuk membantu satu orang.” Kita dapati bahwa Umar melakukan strategi cadangan untuk diterapkan jika krisis berlarut-larut dan kas negara dalam baitul mal sampai habis. Dimana strategi tersebut merupakan bentuk jaminan sosial wajib yang diterapkan oleh ulil amri kepada semua orang yang mampu.

Semua itu dilakukan oleh Umar Ibn Khathab radhiyallahu ‘anhu atas ketakutannya kepada Allah ta’ala jika kelak ia gagal mempertanggungjawabkan kepemimpinanya dihari penghisaban. Sedangkan sikap seperti ini akan sangat sulit terlahir dari sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini yang pada realitasnya justru melahirkan pemimpin yang sebenarnya tidak layak dan merasa tidak bertanggungjawab atas rakyatnya. Jangankan bicara solusi jangka panjang untuk masalah-masalah yang menerpa negara, untuk bicara solusi jangka pendek saja begitu sulit untuk menuntaskannya. Karena selalu terseret dengan konflik kepentingan yang berasal dari orang-orang sekeliling pemimpin tersebut yang terlahir menjadi pemimpin dengan dukungan dan dana dari orang-orang tersebut.

Maka dengan hempasan masalah demi masalah yang tidak tertangani dengan baik oleh sistem yang ada saat ini sudah sewajarnya membukakan mata kita bahwa solusi pemecahan masalah tersebut tidak akan pernah teratasi dengan sistem yang ada saat ini. Tentunya kita semua menginginkan sebuah tindakan pemecahan masalah akan kehidupan kita ini yang memiliki solusi jangka panjang, dan lebih utama lagi adalah solusi jangka panjang sekali yang akan mampu menyelamatkan kita tidak hanya di alam dunia ini, melainkan juga mampu membawa kita selamat atas masalah-masalah yang bisa menerpa kita di alam akhirat kelak. Maka tidak ada lagi harapan, selain kita semua berharap kepada Allah ta’ala Yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dengan mengikuti aturan-aturan-Nya dalam menjalani kehidupan ini agar kita semua selamat dari krisis untuk jangka pendek, jangka panjang dan jangka panjang tentang kehidupan kekal di akhirat kelak.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.” (QS. as-Syûrâ/42:20)

Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here