HILMI Cabang Subang Jadi Narasumber Diskusi Publik : Mengapa Menolak Omnibus Law di Gedung DPRD Kabupaten Subang

20
0

HILMI.ID – Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Omnibus law kembali menggelora di Kabupaten Subang. Hari ini, sekitar 1000 massa yang tergabung dalam Front Rakyat Subang Bersatu menggelar Diskusi Publik di gedung DPRD Kabupaten Subang. Para peserta diskusi yang terdiri dari kaum buruh yang tergabung dalam ABS bersatu, akademisi, ormas, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Subang, sepakat untuk menolak RUU Omibus Law yang dinilai tidak pro rakyat.

Turut hadir sebagai narasumber dalam Diskusi tersebut Nining Elitos, SH Ketua Umum Konfederasi KASBI, Dr. Gugyh Susandy Ekonom Subang dari STIESA dan mewakili Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia Cabang Subang, Dr. Arim Nasim, M.Si. Akademisi UPI, H. Ade Mulyana, M.Pd dari PGRI Kabupaten Subang, Agus Gandara, S.H., M.H., dari LBH Pelita Umat Jawa Barat dan Melki W Paendong Direktur Eksekutif Walhi Jabar. Hadir pula Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang Yan Suryanata, SH dan berbagai elemen Kabupaten Subang

Nining Elitos mengungkapkan pembuatan Undang-undang ini sangatlah misterius dan tidak terbuka. Menurutnya, tidak ada partisipasi publik dan buruh tidak pernah terlibat pembahasan, dan konsepnya pun tidak tahu. Prinsip-prinsip melahirkan Undang-undang tidak ada dalam RUU Omnibus Law ini.

“Apa yang dinarasikan seolah-olah angin segar bagi rakyat, padahal sejatinya tidak. Tidak ada pasal yang berpihak kepada rakyat.  Saya sedih, pemerintah bilangnya untuk penciptaan lapangan kerja namun konteks dan isinya sangat tidak nyambung dengan kebutuhan rakyat saat ini. Janganlah judulnya penciptaan lapangan kerja tapi isinya malah perbudakan manusia diatas manusia” katanya.

H. Ade Mulyana mewakili pendidik dari PGRI mengatakan dalam RUU Omnibus Law ada pasal-pasal yang mencederai keadilan sosial. Diskriminasi diantaranya terlihat dari sertifikasi pendidik dan lembaga pendidikan. Dimana pendidik dan dan lembaga pendidikan WNI wajib bersertifikasi sedangkan WNA yang akan mengajar dan mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia dibebaskan dari sertifikasi.

“Akan ada persaingan bebas dengan pemilik modal dari luar negeri. Kapitalisme pendidikan akan berbenturan dengan value pendidikan yang dibangun di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu ada pula sentralistik kekuasaan dimana proses perijinan lembaga pendidikan harus ke pusat pemerintahan. Ini, kata Ade, mencederai reformasi, narasinya demi efisiensi damun pada teknisnya justru malah memberatkan.

Sementara itu Dr. Arim Nasim dari UPI Bandung mengungkapkan latar belakang munculnya UU Omnibus Law ini adalah peningkatan investasi dan PDB, isinya tentu akan lebih banyak menguntungkan investor.

“Saya sepakat menolak UU Omnibus Law ini, karena dari filosofisnya saja keliru. Sebelum Omnibus Law diterapkan saja dominasi kapitalis sudah sangat kuat, apa lagi kalau sudah diterapkan maka kapitalis akan semakin kuat,” katanya.

Dari LBH Pelita Umat Jawa Barat,  Agus Gandara  mengatakan RUU ini diduga lebih banyak menguntungkan kaum kapitalis dan banayk merugikan buruh. Dalam pembuatannya dalam menggabungkan sekitar 1200 pasal terkesan terburu-buru, uji publik pun tidak dilakukan.

“Kami melihat RUU Omnibus Law cacat secara formil maupun materil. Untuk alasan demi hukum RUU Omnibus law harus kita tolak,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Walhi Jabari,  Melki W Paendong  mengatakan dalam RUU Omnibus law terdapat pasal-pasal kontroversial yang akan mempercepat laju kerusakan dan kondisi lingkungan hidup selain itu kan berpotensi akan semakin besar perebutan ruang dan sumber daya alam.

“Ingat lah pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak akan pernah berjalan lancar diatas lingkungan hidup yang sudah rusak” ujarnya.

Ekonom Subang dari STIESA sekaligus mewakili Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia Cabang Subang, Gugyh Susandy mengatakan pihaknya setuju untuk menolak RUU Omnibus law. Namun katanya menolak tidak cukup dengan argumentasi saja, tetapi juga dengan konfrontasi (berhadap-hadapan) mulai dari pemikiran dan lainnya.

“Ini (Omnibus law) suatu perubahan yang bukan soal konstitusional atau tidak, namun sebuah kebaikan atau bukan kebaikan,” pungkasnya (kotasubang.com, 15/3/2020).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here