Home Travel Sewindu UU Informasi Geospasial

Sewindu UU Informasi Geospasial

25
0

Oleh : Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar
Peneliti Utama Badan Informasi Geospasial

HILMI.ID – Undang-undang nomor 4 / 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIG) telah sewindu. Informasi Geospasial (IG) adalah data tentang lokasi geografis, ukuran, atau karakteristik objek alam dan buatan yang ada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi, yang sudah diolah sehingga dapat digunakan dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Cikal UU ini dimulai 1990, dengan RUU Tata Informasi Geografi Nasional (TIGNAS) dan Naskah Akademis (NA). Tahun 2007, dibentuk tim baru dari generasi muda. Tim ini memperkaya kandungan RUU itu dengan 3 cara: (1) menyerap aspirasi instansi terkait, akademisi, profesi, dunia usaha, LSM dan media massa; (2) mencari referensi UU sejenis di beberapa negara maju; (3) mempelajari gaya beberapa UU yang berhubungan, seperti UU Statistik, UU Perencanaan, UU Kebencanaan, dan UU Penataan Ruang.

Karena itu materi RUU ini menjadi amat kaya. Tujuannya bukan membesarkan Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), tetapi agar negara lebih optimal menjaga kedaulatan, mengelola sumber daya alam, merencanakan pembangunan, menanggulangi bencana, menata ruang, mendorong pelayanan prima, memberi akses informasi, memajukan iptek, menyuburkan iklim investasi, dan sebagainya.

Pada 2008, RUU & NA diterima Kemenkumham, lalu diharmonisasi bersama biro hukum seluruh instansi terkait. Pada 2009, RUU telah bulat dan harmonis untuk diserahkan ke DPR dan masuk Prolegnas. Pada 2010, DPR melalui Komisi-7 melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan menyimpulkan RUU ini perlu dan mendesak, lalu membentuk Panitia Kerja guna membahasnya. Pada 5 April 2011, Pleno DPR-RI telah mengesahkan RUU ini.

Setelah sewindu, telah ada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UUIG (PP 9/2014), Perpres pembentukan Badan Informasi Geospasial (BIG) menggantikan Bakosurtanal, Perpres Jaring Informasi Geospasial Nasional (JIGN) , dan Perpres 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada skala 1:50.000. KSP ini menjamin satu referensi, satu standard, satu database dan satu geoportal. Kini seluruh peta rupabumi indonesia dan peta tematik dapat diakses bebas masyarakat via geoportal (tanahair.indonesia.go.id).

IG ini penting dalam penegasan batas internasional, batas daerah hingga batas desa. IG ini juga signifikan dalam Rencana Tata Ruang. Peta skala 1:5.000 vital untuk reformasi agraria. IG juga perlu untuk mitigasi bencana yang efektif. Penempatan investasi secara presisi di lokasi yang tepat, aman dari bencana, ramah lingkungan, dan tepat menciptakan lapangan kerja juga memerlukan peta-peta yang tepat.

Selama sewindu ini, belum banyak kasus hukum terkait UUIG. Seingat penulis, baru kasus LSM yang meminta peta kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), tak puas dengan info yang diberikan, lalu menuntut ke Komisi Informasi Pusat menggunakan UU Kebebasan Informasi Publik dan UUIG. LSM itu sudah diberi peta digital namun format JPEG, sehingga sulit diolah lanjut dengan perangkat Sistem Informasi Geografis (GIS). KLHK bertahan bahwa file format GIS itu bukan dokumen resmi, karena tak bisa ditandatangani pejabat yang berwenang. Saksi ahli BIG membenarkan alasan KLHK, karena sesuai UUIG. Saran BIG adalah, agar KLHK membangun layanan Web-GIS yang memungkinkan analisis digital langsung dari web resmi.

BIG juga membina daerah untuk mengembangkan kapasitasnya menggunakan IG secara inovatif, menuju Spatial Enabled Government. Beberapa daerah telah diberi Anugrah Bhumandala, setelah meningkatkan layanan publik, mengefisienkan partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan, hingga menaikkan PAD dengan IG. Kita ingin Country Spatial Readyness Index Indonesia yang di 2018 di ranking 33 bisa naik lagi.

Di era disrupsi ini UUIG ikut menyiapkan Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Tentu kita lebih suka bila layanan berbasis lokasi (seperti Gojek) dengan IG yang kita hasilkan sendiri. Selain kita jadi berdaulat informasi, juga bisa menjamin IG mencakup seluruh wilayah Indonesia, terakses seluruh rakyat Indonesia, dan bermakna untuk seluruh urusan Indonesia.

(Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 5 April 2019)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here