Home Apple Riset Terintegrasi

Riset Terintegrasi

13
0

Oleh : Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar
Profesor Riset Sistem Informasi Spasial – BIG
Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

HILMI.ID – Prof. Dr. Bambang Brojonegoro mendapat tugas yang berat: membangun Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN). Sektor Pendidikan Tinggi telah dikembalikan ke Kemdikbud. Namun darma penelitian dari tridarma perguruan tinggi tetap ditinggal di Kemristek. Bahkan kini Kemristek diminta membawa ristek tidak sekedar sampai jurnal terindeks global atau paten, namun sampai inovasi bisnis untuk membawa Indonesia menyambut bonus demografi, menantang era industri 4.0, dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Apakah seluruh riset di di Kementerian (Balitbang-balitbang) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) harus dijadikan satu atap? Tentu tidak mungkin begitu. Selain jumlah personilnya jadi terlalu besar, tersebar di ratusan lokasi di seluruh penjuru negeri, setiap riset di balitbang juga harus harmoni dengan irama kementeriannya. Hampir semua balitbang menyelenggarakan layanan jasa ilmiah.

LPNK juga menyelenggarakan sesuatu yang bukan riset. Semacam Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tidak hanya riset, tetapi juga penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Misalnya melakukan sesuatu ketika ada meteor atau sampah antariksa jatuh di wilayah kita. Tidak ada lembaga lain yang diberi kewenangan itu oleh Undang-undang. Demikian juga Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai penyelenggara nuklir, atau Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyelenggara informasi geospasial (survei dan pemetaan).

Sebelumnya, Kemristekdikti sempat membuat Agenda Prioritas Riset Nasional (PRN), di mana agenda semua lembaga disinkronkan secara nasioal. Tujuannya untuk optimalkan dana riset. Semisal kita bercita-cita memiliki industri mobil listrik, maka ada ITB dan ITS yang mengembangkan konstruksinya, ada BATAN yang mengembangkan batereinya, ada BPPT yang membuat fastcharger-nya, juga ada Balitbang Perindustrian untuk pengembangan industrinya. Detilnya lebih panjang lagi. Semuanya nanti bisa diproduksi oleh PTDI dan PT LEN bersama industri swasta nasional.

Namun realisasinya tak mudah. Kendalanya pada tiga hal: sumber daya peneliti (SDP), sistem anggaran, dan budaya birokrasi.

Pemimpin yang tidak memahami siklus penelitian, terkadang memerintahkan peneliti melakukan riset yang sejatinya perlu waktu lama dan sumberdaya besar, namun diminta memberikan “Quickwin” dalam setahun dua tahun saja. Yang terjadi akhirnya “sulap”.

Banyak riset yang menempuh jalan pintas. Impor saja komponennya dari China, bahkan komponen inti. Ya jadi juga, tetapi tak ada nilai tambahnya. Tak ada novelty yang pantas dipatenkan atau ditulis di jurnal-jurnal. Penelitinya malu. Jadinya tak berkelanjutan. Yang senang hanya pelaksana yang mendapat remah-remah proyek.

Peneliti juga sering terpaksa meneliti yang bukan kepakaran atau passionnya. Selama ini memang tak mudah untuk mengoptimalkan posisi peneliti. Peneliti bukan sosok yang mudah dibongkarpasang semacam pejabat struktural atau politik. Banyak peneliti kita yang hebat, terkenal kelas dunia, namun tidak duduk di lembaga yang dapat memanfaatkan kepakarannya. Dampaknya juga kepakarannya itu tidak berkorelasi dengan penghasilannya.

Ketika memulai kariernya banyak peneliti hanya berbekal ijazah S1. Saat meraih S3, mereka sudah sangat spesialis di bidang yang cukup sempit. Mereka juga terwarnai oleh profesor pembimbingnya. Ketika pulang ke lembaga, kadang kepakaran ini dirasakan tidak pas.

Contoh, pernah ada peneliti di BIG, sangat pakar pemodelan oseanografi, yang ketika ditimbang-timbang, sebenarnya itu lebih termanfaatkan di BMKG. Namun tentu saja, BIG akan keberatan melepas pakar yang sudah mengharumkan nama lembaga itu. Di sisi lain, peneliti itu sulit mendapatkan pendanaan riset selama masih di BIG, karena kepakarannya di luar tugas BIG.

Budaya birokrasi membuat situasi lebih rumit lagi. Peneliti yang doktor dan berprestasi sering dilirik untuk menjabat struktural eselon 1 atau 2. Tawaran fasilitas dan take-home-pay jabatan seperti itu jarang disia-siakan. Kalau kursi pejabat struktural kosong, kita optimis tak sampai tiga bulan bisa diangkat penggantinya. Namun kalau kursi peneliti senior kosong, apalagi bidang kepakaran tertentu, tak cukup waktu lima tahun untuk mendapatkan penggantinya.

Tetapi ini kurang disadari. Sistem anggaran kita masih mengalokasikan dana perjalanan dinas dan honor nara sumber untuk pejabat eselon 1 atau 2 lebih tinggi dari para peneliti utama yang benar-benar pakar. Padahal di forum semacam itu, para pejabat struktural sering hanya hadir seremonial saja.

Mungkin masih perlu waktu lebih lama merevolusi budaya birokrasi ini, daripada sekedar membangun BRIN, sampai riset kita benar-benar terintegrasi, dan muncul suatu brand Indonesia yang dikenal dunia, hasil inovasi anak bangsa.

…Harian Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta, 30-11-2019 …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here